Waspada penipuan: cek sebelum membayar

Perdagangan Orang (TPPO): Ciri, Modus Kerja ke Luar Negeri, dan Cara Menghindarinya

Disusun oleh Redaksi Mampirdulu. Sumber diperiksa oleh Redaksi Mampirdulu. Cara kami bekerja: Metodologi.

Diperbarui: 2 November 2026 ± 5 menit baca

Ilustrasi pintu terbuka dengan cahaya hangat, jalan menuju papan penunjuk, gembok dan rantai putus di samping koper kecil
Di artikel ini (9 bagian)
  1. Apa itu perdagangan orang menurut undang-undang?
  2. Bagaimana perdagangan orang bisa berawal dari tawaran kerja?
  3. Apa ciri tawaran yang berisiko perdagangan orang?
  4. Siapa saja yang dapat dipidana?
  5. Apa hak korban?
  6. Apa yang dilakukan bila kamu atau keluargamu dicurigai menjadi korban?
  7. Bagaimana mencegahnya sebelum berangkat?
  8. Pertanyaan yang sering diajukan
  9. Sumber resmi

Perdagangan orang atau TPPO sering berawal dari tawaran kerja yang terdengar biasa. Korban tidak selalu diculik. Banyak yang berangkat dengan sukarela, lalu baru sadar setelah dokumennya ditahan atau gajinya tidak dibayar.

Artikel ini menjelaskan definisi TPPO menurut undang-undang, ciri yang bisa kamu kenali, dan langkah bila kamu atau orang dekatmu mengalaminya. Isinya kami baca dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Mampirdulu bukan lembaga hukum dan tidak memberi nasihat hukum. Kami tidak menerima laporan. Kami hanya menunjukkan kanal resmi.

Apa itu perdagangan orang menurut undang-undang?

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Tindakan itu dilakukan dengan cara tertentu, misalnya ancaman kekerasan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penjeratan utang, atau penyalahgunaan posisi rentan. Tujuannya eksploitasi, baik di dalam negeri maupun antarnegara.

Eksploitasi dalam undang-undang itu mencakup kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa, pemerasan, dan pemanfaatan tenaga orang lain untuk keuntungan. Eksploitasi dihitung dengan atau tanpa persetujuan korban. Jadi kalau kamu berangkat dengan sukarela, itu tidak otomatis menghapus status korban.

Bagaimana perdagangan orang bisa berawal dari tawaran kerja?

Pola umumnya sama: tawaran menarik, proses cepat, lalu keadaan berubah setelah kamu terikat. Tahapannya bisa seperti berikut.

  1. Kamu ditawari kerja bergaji besar lewat media sosial, grup pesan, atau kenalan.
  2. Prosesnya dibuat cepat dan tanpa seleksi yang jelas.
  3. Kamu diminta membayar atau berutang sebagai “biaya”.
  4. Kamu diberangkatkan dengan cara yang tidak lazim, misalnya memakai visa kunjungan.
  5. Setelah tiba, pekerjaan atau gajinya berbeda dari janji.
  6. Kamu sulit pergi karena utang, dokumen ditahan, atau ancaman.

Penjeratan utang termasuk cara yang disebut undang-undang. Undang-undang itu mendefinisikannya sebagai menempatkan seseorang dalam keadaan menjaminkan dirinya, keluarganya, atau jasa pribadinya untuk melunasi utang. Itu sebabnya utang biaya berangkat bisa berbahaya bila tidak jelas dasarnya.

Apa ciri tawaran yang berisiko perdagangan orang?

Waspadai bila kamu menemukan beberapa ciri berikut sekaligus.

  • Lowongan tidak terdaftar di kanal resmi. Cek lewat cara cek legalitas P3MI.
  • Perekrut menolak memberi kontrak tertulis, atau kontraknya baru ada setelah tiba.
  • Gaji dijanjikan besar tanpa rincian. Baca janji gaji besar dan pasti berangkat.
  • Diminta berangkat dengan visa kunjungan atau wisata. Lihat visa kunjungan bukan visa kerja.
  • Ada utang atau potongan yang tidak punya dasar tertulis.
  • Paspor atau dokumen aslimu dipegang orang lain.
  • Kamu dilarang menghubungi keluarga atau dijaga ketat.

Satu ciri belum tentu perdagangan orang. Tetapi bila beberapa ciri muncul, berhenti dan tanyakan ke kanal resmi sebelum melanjutkan.

Siapa saja yang dapat dipidana?

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengancam pelaku dengan penjara 3 sampai 15 tahun dan denda Rp120 juta sampai Rp600 juta. Ancaman itu berlaku untuk perekrutan di dalam negeri dan untuk membawa warga Indonesia ke luar negeri dengan maksud eksploitasi.

Orang yang membantu atau mencoba melakukan perdagangan orang juga dipidana dengan ancaman yang sama. Undang-undang itu juga memidana orang yang memanfaatkan korban untuk meneruskan eksploitasi. Tindak pidananya bisa dianggap dilakukan oleh korporasi.

Pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri yang mengakibatkan anak tereksploitasi diancam pidana yang sama.

Apa hak korban?

Menurut undang-undang yang sama, korban dan saksi berhak atas kerahasiaan identitas. Korban juga berhak atas restitusi, yaitu ganti rugi atas kehilangan, penderitaan, dan biaya perawatan. Korban berhak mendapat rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa pelaku tidak dipidana, menurut Pasal 18. Kami tidak memberi nasihat hukum, jadi bicarakan kasusmu dengan petugas atau lembaga bantuan hukum.

Apa yang dilakukan bila kamu atau keluargamu dicurigai menjadi korban?

Dahulukan keselamatan, lalu kumpulkan bukti.

  1. Cari tempat aman. Bila kamu di luar negeri, hubungi KBRI atau KJRI terdekat.
  2. Simpan bukti. Tangkapan layar percakapan, bukti transfer, nama dan nomor kontak perekrut.
  3. Lapor ke kepolisian. Laporan korban atau pihak lain ke kepolisian menjadi dasar permohonan rehabilitasi.
  4. Lapor ke KP2MI. Gunakan WhatsApp pengaduan 0811-8080-141. Peraturan KP2MI juga menyediakan jalur tim reaksi cepat untuk kasus berisiko tinggi.
  5. Untuk perempuan dan anak, SAPA 129 milik Kementerian PPPA menerima laporan kekerasan lewat telepon 021-129 dan WhatsApp 08111-129-129. Nomor ini kami baca dari berita Sekretariat Kabinet tahun 2022, jadi cek nomor terbarunya.

Langkah lapor yang lebih rinci ada di terlanjur tertipu: cara lapor.

Bagaimana mencegahnya sebelum berangkat?

Gunakan jalur resmi dan periksa setiap tahap. Peta jalur resmi ada di kerja di luar negeri secara resmi. Untuk Jepang, mulai dari program kerja di Jepang.

Periksa juga biayanya di biaya wajar kerja luar negeri, dan pelajari pola umum di penipuan kerja luar negeri. Beri tahu keluargamu nama perusahaan, alamat kerja, dan kontak yang bisa dihubungi sebelum kamu berangkat.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saya korban TPPO bila berangkat dengan sukarela?

Bisa. Undang-undang menghitung eksploitasi dengan atau tanpa persetujuan korban. Yang menentukan adalah cara dan tujuannya, bukan hanya kerelaan awal.

Apakah korban akan dihukum karena berangkat tanpa prosedur?

Kami tidak memberi nasihat hukum. Undang-undang menyatakan korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa pelaku tidak dipidana. Tanyakan kasusmu ke petugas resmi.

Apakah identitas pelapor dirahasiakan?

Undang-undang menjamin kerahasiaan identitas saksi dan korban perdagangan orang.

Apakah korban berhak atas ganti rugi?

Ya, korban berhak memperoleh restitusi menurut undang-undang. Prosesnya berjalan lewat jalur hukum.

Ke mana melapor cepat bila saya dalam bahaya di luar negeri?

Hubungi KBRI atau KJRI terdekat dan otoritas setempat. Beri tahu keluargamu di Indonesia, lalu lapor ke KP2MI.

Sumber resmi

Langkah berikutnya

Informasi ini bukan nasihat hukum atau imigrasi. Cek ulang ke sumber resmi sebelum mengambil keputusan.

Scroll to Top