Kabar Aturan
Ringkasan perubahan aturan ketenagakerjaan, pajak gaji, BPJS, dan upah minimum yang berdampak pada pekerja. Kami membedakan dengan jelas antara aturan yang berlaku, yang baru disahkan, dan yang masih usulan.
Catatan terbaru
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan DPR (6 Oktober 2026)
DPR mengesahkan undang-undang ini sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Undang-undang ini disebut memiliki masa transisi satu tahun sejak diundangkan, sehingga aturan yang berlaku saat ini belum otomatis berganti. Menurut pemberitaan, perubahan mencakup pesangon, kontrak kerja waktu tertentu (PKWT), outsourcing, dan pemutusan hubungan kerja.
Per pertengahan Oktober 2026, naskah finalnya belum dapat diakses publik, dan aturan pelaksananya masih ditunggu. Karena itu, kalkulator kami tetap memakai aturan yang berlaku sekarang. Simulasi aturan baru, bila dirilis, akan diberi label belum final.
Perubahan pada kalkulator dan koreksi hitungan dicatat di catatan pembaruan. Untuk menghitung THR, buka kalkulator THR.